Program Kerja Penyelenggaran Pembinaan Syari’ah

Wakaf Adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan potensi dan aset umat islam yang cukup besar dan dapat didayagunakan bagi upaya menyelamatkan puluhan juta umat dari kemiskinan.
Dasar hukum wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2002.

Unsur wakaf meliputi :
a. Wakif;
b. Nadzir;
c. Harta Benda;
d. Ikrar Wakaf;
e. Peruntukan Harta Benda Wakaf;
f. Jangka Waktu wakaf.

1.1 Pembinaan Wakaf Produktif
Wakaf yang didayagunakan secara produktif, seperti diperkenalkan melalui konsep wakaf tunai, masih merupakan sesuatu yang baru dalam konstelasi perekonomian nasional. Sebagai fenomena baru, wakaf produktif telah menuai tanggapan positif dari masyarakat, khususnya dari berbagai pihak yang mulai menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. Dengan pengertian lain, wakaf merupakan transformasi kepemilikan dari sifat yang sangat individual menjadi kemanfaatan untuk komunitas publik secara bersama. Dengan bercermin kepada keberhasilan beberapa daerah dalam mendayagunakan wakaf produktif, maka Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang melalui Penyelenggaraan Pembinaan Syariah perlu mengadakan Pembinaan Wakaf Produktif.

1.2 Lokakarya Kenadziran
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedang Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.jadi fungsi dan peran nadzir sangatlah penting bahkan dominan dalam pengelolaan serta pengembangan harta tanah wakaf, agar wakaf bisa menjadi potensi ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan wakaf tidak hanya pada aspek pemikiran tetapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf agar wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas maka perlu diadakan akurasi pemuktahiran data tanah wakaf/nadzir.

1.3 Sosialisasi Undang-undang / Peraturan Wakaf
Wakaf merupakan instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat tanpa mengurangi tentang pemahaman undang-undang perwakafan yang ada di Indonesia sehingga bisa memberdayakan potensi wakaf yang telah ada. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Masyarkat sudah mengenalnya dan menjelaskannya pula dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya memang sangat dirasakan.

Salah satu bentuk nilai persaudaraan adalah kemampuan umat Islam untuk menunaikan berbagai perintah Allah SWT, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kota Tangerang, untuk menciptakan tertib hukum dan adminstrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf maka perlu diadakan sosialisasi tentang undang-undang dan peraturan tentang wakaf.

1.4 Pembinaan Pengelolaan ZIS
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini merupakan tujuan pembangunan negara dan tujuan Islam. Negara menghendaki masyarakatnya adil dan makmur, sementara Islam secara prinsipil menghendaki bergulirnya dana-dana masyarakat, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara mereka.

Dalam sejarah pembangunan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan dapat berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan termasuk syiar Agama Islam, pengembangunan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang serta penyediaaan layanan kesejahtraan sosial lainnya. Filosofi zakat dalam agama Islam adalah alternatif pendanaan bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi umat.

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai suatu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di kalangan umat Islam, adalah karena;

  • Kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disetarakan dengan perintah sholat;
  • Kurangnya pengertian umat tentang cara pelaksanaan zakat sebagi usaha pemerataan kemakmuran seperti yang telah dicontohkan melalui lembaga amilin yang telah digariskan Allah SWT.

Zakat Di dalam harta seseorang ada hak orang lain (QS Al Dzariyat [51] : 19). Harta harus didistribusikan menurut konsep/kemauan pemilik mutlak yaitu melalui Zakat, Infaq, Wasiat, Qurban dan Wakaf.
Dalam pengelolaan zakat ada tiga unsur yaitu :

  1. Pihak yang membayar zakat (Muzakki);
  2. Pihak yang mengelola zakat (Amilin);
  3. Pihak yang menerima zakat (Mustahik).

Indikasi keberhasilan pengelolaan zakat di antaranya :

  • Adanya kesadaran membayar zakat dari muzakki (bukan keterpaksaan);
  • Terkumpulnya dana ZIS yang besar;
  • ZIS dikelola dengan benar oleh amilin yang amanah, profesional, transparan;
  • Dana ZIS disalurkan kepada mustahik secara cepat dan benar;
  • ZIS dapat meningkatkan kualitas, hidup dan kesejahteraan mustahik, baik fisik maupun mental.

1.5 Penyuluhan Zakat bagi UPZ
Dinamika kontemporer Lembaga Amil Zakar (LAZ) di tanah air, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat daerah sangat menarik untuk dicermati. Paradigma pengelolaan zakat secara profesioanl dengan pendekatan rasionalitas dan manajemen modern, dewasa ini sudah tidak asing baik di kalangan praktisi zakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, belum semua tersentuh oleh paradigma tersebut, karena tidak semua amil atau pengelola harta zakat (demikian pula dengan para muzaki dan juga mustahiq) memiliki pemahaman maksimal seputar zakat dengan segala permasalahannya.

Pada prinsipnya masyarakat terutama para amil zakat, muzaki dan juga mustahiq masih terus membutuhkan informasi seputar masalah zakat dan segala sesuatu yang terkait, terutama informasi, baik berupa undang-undang. kebijakan, aturan, sistem manajemen, pola pengembangan dan sebagainya.

Harta zakat yang dikelola oleh para amil zakat (baca : upz) harus secara professional sehingga tumbuh dan berkembang serta berdaya guna, yang pada saatnya dapat dimanfaatkan bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) bahkan masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan di atas, perlunya mensosialisasikan sadar zakat, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan zakat bagi masyarakat dan pengelola zakat (UPZ) pada harusnya.

1.6 Workshop Amil Zakat
Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pemberian zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memilki dimensi sosial. Padahal di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur profesionalisme Amil zakat, Ada tiga kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu:

1.6.1 Amanah
Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, tanpa sistem ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Hal ini merupakan jelmaan dari sifat tanggung jawab.

1.6.2 Profesional
Kemampuan badan amil zakat dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya. SDM yang berkualitas sangatlah diperlukan pemberdayaan zakat.

1.6.3 Transparan
Kemampuan UPZ dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik harus melibatkan berbagai pihak seperti badan pemeriksa muzakki dan mustahiq.

1.7 Workshop Informasi Hisab Rukyat
Rukyatul Hilal” adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan Sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadhan,Syawal,dan Dzul hijjah.

1.8 Workshop Penyuluhan Syari’ah
Pembinaan Penyuluhan Syariah adalah salah satu program kerja pada penyelenggara Bimbingan Syariah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi semua aspek kehidupan kaum muslimin di bidang aqidah, akhlak, syari’ah dan muamalah, termasuk jinayah, Ahwal-As syahsiyah dan program kegiatan keagamaan lainnya agar tercipta “Muslim Kaffah”.

1.9 Pembinaan Ekonomi Syari’ah
Dinamika roda ekonomi yang didominasi oleh kapitalisme dan liberalisme sudah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia. Meskipun begitu, ada fenomena anti klimaks yang menarik di mana praktek-praktek ekonomi yang berlandaskan aspek spiritual berkembang pesat di belahan dunia bagian Timur. Praktek bisnis model ini tak dapat dipungkiri mulai dilirik secara masif oleh dunia Barat. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya praktek-praktek bisnis syariah di Timur maupun di Barat yang menganut aspek spiritual dalam melakukan praktek bisnisnya.

Di Indonesia, perbankan syariah muncul di awal dekade 90-an dan kini mula menjadi trend setter bagi dunia perbankan dan bisnis di Indoesia. Hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mulai menggandrungi produk berlandaskan syariah. Pesatnya bisnis perbankan berbasis syariah di Indonesia, yang berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 40,2% pertahun. Lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensioanl yang hanya 16,7% pertahun.

Bahkan untuk tahun 2015 ini asset syariah mencapai RP.148,537 triliun dengan jumlah nasabah 10 juta orang, Namun demikian, di sisi lain, seringkali perusahaan mengklaim dirinya sebagai perusahaan syariah, walaupun belum 100% mengikuti syariah dan atau belum 100% melakukan pencatatan akunting secara syariah. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan market share yang menguntungkan dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Terlepas dari variasi produk syariah yang lebih dari sekedar “berganti nama”dari konvensional menjadi syariah, penyelewengan dalam bisnis syariah lainnya terjadi karena pengetahuan sumber daya manusia yang masih kurang. Maka karena semakin maraknya penyelewengan syariah, Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang perlu mengadakan Workshop Pengelolaan Syariah.

1.10 Evaluasi Program Kerja Syari’ah
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat, pemeratan pendapatan dan bahkan lebih jauh lagi dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Potensi ini baru dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Kementerian Agama menempuh langkah yang strategis agar permasalahan umat terutama tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh bisa terantisipasi dengan baik melalui pola evaluasi yang berkesinambungan.