Program Kerja Seksi Pendidikan Agama Islam

4.1 Pembinaan Guru PAI Pada Sekum Tk. SD, SMP dan SMA/SMK
Guru Agama pada Sekolah Umum perlu dan harus diberikan Pembinaan agar lebih memahami dan tugas dan fungsi setiap guru PAI pada Sekolah Umum dan bersinergi dengan Kementerian Agama Kota Tangerang untuk itu harus diadakan pembinaan secara berkala setiap tahunnya.

4.2 Pemutakhiran Data Guru PAI
Data merupakan sumber dari segala informasi untuk pengambilan keputusan agar lebih valid, tepat dan mencapai sasaran yang diinginkan pada Base Data dilingkungan Kementerian Agama Kota Tangerang untuk itu perlu dan harus di adakan pendataan dan memutakhirkan data setiap tahun agar selalu Up date data.

4.3 Pentas PAIS Tingkat. SD, SMP, SMA/SMK
Menggali dan meneliti kemampuan siswa/i pada Sekolah harus kita gali dalam bidang agama Islam agar bisa memunculkan kemampuan yang terpendam di dalam kajian agama islam tentang Agama Islam pada Sekolah yang kenyataanya sangat minim dan sedikit sekali dalam menerima pelajaran agama Islam untuk itu harus kita munculkan kemampuan tersebut apakah siswa/i di luar sekolah belajar agama islam atau hanya di sekolah saja untuk itu dalam Pentas PAIS akan muncul kemampuan mereka di luar sekolah.

4.4 Pembinaan Pengembangan Kurikulum PAI SD, SMP, SMA/SMK
Kurikulum 2013 merupakan kurukulum baru yang mulai diluncurkan pada tahun 2013 dan mulai dilaksanakan dalam masa percobaan pada tahun 2014 untuk mensosialisasikan dan membahas kelebihan dan kekurangan serta kendala di lapangan harus di adakan pembinaan kurikulum tersebut agar guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada Sekolah bisa kita dengarkan kendala di lapangan / di Sekolah mereka mengajar, untuk itu perlu diadakan pembinaan pengembangan kurikulum.

4.5. Bimtek Kurikulum PAI Tingkat SD, SMP SMA/SMK
Kurikulum merupakan alat untuk mendidik siswa/i dalam menerima pelajaran sekaligus cara mengajar pada siswa/i harus sesuai dengan kurkulum yang ada karena itu setiap guru harus di latih melalui BIMTEK agar dalam menyampaikan materi pada siswa/i mudah di pahami dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

4.6. Tuntas Baca Tulis Al Qur’an ( TBTQ) dan Hafalan Surat-Surat Pendek
Minimnya jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah adalah salah satu masalah dan selalu menjadi bahasan para pemangku kepentingan, namun Seksi PAIS melihat lebih 85 % siswa/i yang belajar di Sekolah adalah masyarakat muslim sedangkan pelajaran PAI sangat terbatas. Persoalan inilah yang menjadi perhatian kami untuk mengajak kerjasama antara kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang salah satunya adalah tentang TBTQ dan Hafalan Surat-surat Pendek yang merupakan pelajaran dasar dalam mengembangkan pendidikan agama Islam untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya lahirlah SK bersama antara Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang yakni:

Tentang Tuntas Baca Tulis Al-Qur’an ( TBTQ ) dan Hafalan Surat – Surat pendek pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan SK. bersama Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang tertuang dalam SK Nomor:
SK Nomor: 420/2653.a/SKB/Dindik/2014 tanggal 15 September 2014.

4.7. Problematika dan Permasalahannya

  • Terkendalanya pemberlakuan Kurikulum 2013 bagi guru PAI banyak menimbulkan persoalan terkait dengan beban kerja. Jika tidak menggunakan Kurikulum 2013 maka pasti banyak guru-guru PAI yang kekurangan jam mengajar. Solusinya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang posisinya sangat penting untuk mewajibkan sekolah menerapkan TBTQ dan Hafalan Surat-surat pendek menjadii mata pelajaran Mulok dengan dasar SK bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tangerang dengan kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang yang diperkuat Paeraturan Daerah Nomor 11 Tahuun 2007.
  • Guru-guru PAI Non PNS yang bertugas di negeri tidak mendapat legitimasi, sebagai konsekwensinya mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi akan tetapi anehnya guru tersebut mendapat insentif, pertanyaanya apa dasar hukumnya. Oleh karena itu kami sebagai leading sector mereka, melakukan upaya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dan Bapak Walikota Tangerang memohon agar mereka statusnya dilegalkan dan alhamdulilah berhasil walau pun bentuknya belum berupa SK baru sebatas surat keterangan dan surat pernyataan. Namun untuk tahun 2015 kami belum mengajukan permohonan terhadap guru-guru yang ingin disertifikasi untuk mendapat SK Kepala Dinas ataupun Walikota. Solusinya selama fakta itu benar mereka adalah mengajar di sekolah negeri sudah lebih dari 5 tahun, kami harap Bapak Walikota atau Bapak Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan SK guru honor yang bertugas di sekolah negeri.