RAPAT PENOLAKAN WARGA RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT

KOTA TANGERANG-KEMENAG. Kepala kantor Kemenag kota Tangerang H. Badri Hasun menghadiri undangan rapat Asda III perihal penolakan warga rencana pembangunan rumah ibadat di Jalan Imam Bonjol Gang Bansin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Rapat digelar di ruang Asisten Ekbang Kesra Pemko Tangerang. Jumat, ( 26/06/2020 )

Dalam pandangannya kepala kantor mengutip Bab IV Perihal Pendirian Rumah Ibadat Pasal  Pasal 13 dan 14. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006. Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 13 (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14 (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif  dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. Daftar nama dan Kartu Tanda penduduk pengguna rumah ibadata paling sedikit 90 ( sembilan puluh ) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 ( enam puluh ) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Apabila syarat dan ketentuan sudah dipenuhi tidak ada alasan bagi kepala kantor kemenag untuk tidak memberikan surat rekomendasi. “Jelasnya.

Hadir pada rapat tersebut Asisten Ekbang Kesra,Kepala kantor Kemenag kota Tangerang, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Kesra, Camat Karawaci, Ketua FKUB, Lurah Sukajadi. #Hasan*69

 

Check Also

KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PERKANTORAN TEROTOMASI RESMI DITUTUP

KEMENAG KOTA TANGERANG NEWS. Kasubbag Tata Usaha kantor Kementerian Agama kota Tangerang H. Samsudin secara …